Selasa, 03 Agustus 2010

Pro dan Kontra mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara

 PRO

Jakarta sudah tidak layak

 










Narasumber : Marzuki Alie, Ketua DPR 

Saya setuju dengan ide pemindahan Ibukota Indonesia ke kota lain. Jakarta sudah tak layak menjadi pusat pemerintahan. Bagus juga kalau dipindah. Jakarta mau diapakan juga, diputar-putar tata ruangnya begini-begini juga (macet).

Penduduk di Jakarta terus menerus bertambah, sedangkan di daerah tidak. Akhirnya, kondisinya pun ruwet dengan kemacetan. Pemindahan Ibukota dari Jakarta akan mengefesiensikan segala hal mulai waktu hingga dana. Wacana ini (pemindahan Ibukota) sebenarnya saya yang pertama kali melontarkan. Karena itu, saya menyarankan agar Ibukota Indonesia dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan cara itu pembangunan pun merata. Dari timur ke tengah, dari barat ke tengah.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pembicaraan serius di DPR terkait rencana pemindahan Ibukota. Dewan hanya bisa mendorong melalui undang-undang dan anggaran. Pemerintah pasti mampu membiayainya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, perencanaannya bisa dilakukan lima tahun dari sekarang. Soal bekas-bekas bangunan pemerintahan seperti istana negara, gedung parlemen menjadi pusat sejarah sejenis musium dan tujuan wisata. Tapi saya optimis proses pemindahan Ibukota ini bisa diselesaikan hingga lima tahun.(Metrotvnews.com)


KONTRA

Ibukota dipindahkan hanya akan memindahkan kemacetan











Narasumber : Jusuf Kalla, Mantan Wapres

Saya tidak setuju wacana pemindahan Ibukota negara Jakarta ke Kalimantan karena biaya akan sangat mahal dan hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru hanya memindahkan kemacetan.

Tidak perlulah Ibukota dipindahkan. Itu hanya akan memindahkan kemacetan. Sebelumnya, ada usulan pemindahan ibukota Jakarta ke wilayah Kalimantan akibat kemacetan yang luar biasa. Padahal, pemindahan Ibukota ke tempat lain biayanya akan sangat besar. Inti masalahnya sebenarnya karena kemacetan, nah itu (kemacetan) saja yang diselesaikan.

Kan untuk membangun infrastruktur baru serta membangun perumahan jika Ibukota dipindahkan akan menghabis dana yang tidak sedikit. Selain itu, jika dalam waktu bersamaan orang pindah ke suatu tempat maka bisa dipastikan akan menimbulkan kemacetan baru. Artinya, justru hanya akan memindahkan kemacetan ke tempat lain.

Menurut saya, untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memperbanyak armada busway agar mampu menampung penumpang lebih banyak. Kedua, pembangunan MRT seperti kereta monorel sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Setelah itu dilakukan pembatasan-pembatasan.

Karena itu, saya tidak setuju jika kendaraan bermotor akan dilakukan pembatasan. Selama transportasi publik belum dibenahi maka masyarakat tidak bisa disalahkan jika memilih menggunakan kendaraan motor. Sebenarnya bukan kemauan masyarakat untuk menggunakan motor, tetapi karena tidak ada alternatif lain. Kalau dilarang, apa mau mereka tidak datang bekerja? (Antara)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar