"Pada saat konsep megapolitan dibahas, saya pertanyakan posisi DKI Jakarta. Apakah dia mau jadi pusat pemerintahan atau jasa dan perdagangan. Jika opsi kedua dipilih, tidak ada salahnya pusat pemerintahan dipindah ke luar Jawa, Jawa, atau Jabar," ujar Gubernur Jabar Danny Setiawan di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Bandung, Jabar, Senin (5/2/2007).
Danny menambahkan, hal ini mengaca kepada negara-negara maju di mana pusat pemerintahan dan pusat jasa serta perdagangan terpisah. Seperti di AS misalnya, di negara ini dikenal dengan Washington DC dan New York.
"Jika kondisi DKI Jakarta seperti sekarang ini, dengan kompleksitas fungsi dan permasalahannya. Terus terang, bagi kami sebagai penyangga daerah cukup kesulitan," tutur Danny.
Menurut Danny, jika wacana pemindahan ibukota ini berlanjut wilayah-wilayah di Jabar siap untuk dijadikan opsi. Hal ini disebabkan masih banyak lahan yang potensial untuk dijadikan khusus sebagai ibukota negara.
"Misalkan Bogor, lahannya masih luas. Dan tentunya kami harus siapkan lahan ribuan hektare untuk pembangunan khusus sebagai ibukota negara. Wilayah ini tidak boleh mengakomodir fungsi daerah lainnya," ujar Danny dengan mantap.
Menanggapi wacana Megapolitan disebut-sebut sebagai penyebab banjir kali di Jakarta, Danny menyatakan sejak awal pihaknya tidak menolak konsep megapolitan untuk sinergitas tata ruang kawasan imajiner megapolitan.
"Tapi bukan untuk penggabungan wilayah administratif. Itu yang kami tidak setuju," tegasnya.(ern/djo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar