Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai wacana pemindahan ibu kota negara perlu pemikiran yang matang dan komprehensif.
"Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian kota Jakarta dan sederet persoalan yang dihadapi, maka Presiden menganggap diperlukan pemikiran yang matang dan komprehensif dalam mengkaji perpindahan ibukota," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/8).
Ia mengatakan, Presiden terbuka dengan wacana perpindahan ibu kota negara dan menganggap wajar untuk mendiskusikan wacana itu dalam berbagai perspektif. Presiden menyadari beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dirasakan semakin berat dari berbagai aspek sehingga wacana perpindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang wajar dan terbuka dalam alam demokrasi.
Menurut dia, Presiden juga membenarkan bahwa dalam konteks sejarah, Presiden Soekarno pernah mencetuskan Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara. Demikian pula, Presiden Soeharto pernah mewacanakan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pusat pemerintahan baru.
"Presiden SBY sangat memahami setumpuk persoalan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis, dan potensi gempa," katanya.
Dalam mengkaji wacana perpindahan itu, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah telah aktif mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara.
Melalui forum "Strategic Policy Discussion" (SPD) pada 3 Maret 2010, kantor itu telah mengundang pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa pakar pengembangan wilayah untuk menganalisis wacana perpindahan ibu kota dari berbagai perspektif.
Dalam konteks itu, Velix Wanggai menilai wacana perpindahan ibu kota negara perlu disikapi secara matang dan komprehensif, sehingga tidak gegabah dalam memindahkan hanya karena faktor kemacetan semata.
"Kita perlu melihat wacana ini sebagai upaya strategis dalam mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia," katanya.
Velix menegaskan bahwa dalam skenario pengembangan wilayah 20 tahun ke depan, Pemerintah mendorong pengembangan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa-Bali.
Sedangkan dalam lima tahun ke depan, kata dia, Presiden Yudhoyono telah menekankan pendekatan kewilayahan berbasis kepulauan, menggenjot kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa-Bali, dan terkait dengan kawasan-kawasan tertinggal dalam suatu sistem ekonomi yang terpadu.
Dalam mengurangi beban wilayah Jakarta dan juga pulau Jawa, Velix mengatakan, Presiden Yudhoyono juga memprioritaskan desentralisasi fiskal yang semakin besar dari waktu ke waktu, dan juga mengubah paradigma pembangunan yang lebih berbasis kewilayahan.
Hal itu, kata Velix, sebagai intervensi strategis dalam menyeimbangkan pembangunan antara pusat-daerah, dan antardaerah di tanah air.(Ant/BEY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar