Bogor Siap Jadi Ibukota RI

---

Bandung - Fungsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat jasa dan perdagangan membuat kota ini semrawut. Memindahkan ibukota negara ke Jawa Barat (Jabar)? Why Not?

"Pada saat konsep megapolitan dibahas, saya pertanyakan posisi DKI Jakarta. Apakah dia mau jadi pusat pemerintahan atau jasa dan perdagangan. Jika opsi kedua dipilih, tidak ada salahnya pusat pemerintahan dipindah ke luar Jawa, Jawa, atau Jabar," ujar Gubernur Jabar Danny Setiawan di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Bandung, Jabar, Senin (5/2/2007).

Danny menambahkan, hal ini mengaca kepada negara-negara maju di mana pusat pemerintahan dan pusat jasa serta perdagangan terpisah. Seperti di AS misalnya, di negara ini dikenal dengan Washington DC dan New York.

"Jika kondisi DKI Jakarta seperti sekarang ini, dengan kompleksitas fungsi dan permasalahannya. Terus terang, bagi kami sebagai penyangga daerah cukup kesulitan," tutur Danny.

Menurut Danny, jika wacana pemindahan ibukota ini berlanjut wilayah-wilayah di Jabar siap untuk dijadikan opsi. Hal ini disebabkan masih banyak lahan yang potensial untuk dijadikan khusus sebagai ibukota negara.

"Misalkan Bogor, lahannya masih luas. Dan tentunya kami harus siapkan lahan ribuan hektare untuk pembangunan khusus sebagai ibukota negara. Wilayah ini tidak boleh mengakomodir fungsi daerah lainnya," ujar Danny dengan mantap.

Menanggapi wacana Megapolitan disebut-sebut sebagai penyebab banjir kali di Jakarta, Danny menyatakan sejak awal pihaknya tidak menolak konsep megapolitan untuk sinergitas tata ruang kawasan imajiner megapolitan.

"Tapi bukan untuk penggabungan wilayah administratif. Itu yang kami tidak setuju," tegasnya.(ern/djo)

[Koran-Digital] Biaya Pemindahan Ibu Kota Sangat Besar

Badan Pusat Statistik (BPS) menaksir ongkos untuk pemindahan ibu kota

negara ke wilayah lain sangat besar. Lembaga ini menyarankan perlunya
dilakukan kajian mendalam jika ingin mewujudkannya. "Pindah itu
implikasinya luas," kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta kemarin.
Rusman menyarankan agar pemerintah pusat membenahi wilayah DKI Jakarta
lebih dulu sebelum memutuskan memindahkan ibu kota. Salah satu caranya
adalah tak memusatkan pembangunan mal di Jakarta. "Banyak mal hanya akan
menarik lebih banyak pendatang," kata dia. Pusat belanja, kata
Rusman, sebaiknya didirikan di luar Jakarta, misalnya di Karawang.
Wacana pemindahan ibu kota negara mencuat karena kemacetan di DKI
Jakarta semakin menggila. Perbincangan soal pemindahan ibu kota itu
pertama bergulir di seminar yang digelar Badan Perencana Pembangunan
Nasional (Bappenas) pekan lalu.
Beberapa daerah yang dijagokan menggantikan Jakarta, antara lain, kota
di pinggir Jakarta, Palangkaraya, serta salah satu kota di Indonesia
timur. Sebagian pembicara menolak gagasan tersebut. Dewan Penasihat
Presiden Emil Salim, misalnya, menilai tata ruang Ja karta masih mampu
mendukung aktivitas skala regional dan global.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam pemerintahan Presiden
Soekarno memang pernah muncul rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.
Saat itu alasan yang dikemukakan adalah tak adanya potensi gempa di ibu
kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Tapi kini keinginan pindah
muncul lantaran dalih kemacetan lalu lintas yang parah di Jakarta.
"Serahkan saja kepada DKI Jakarta," kata dia, akhir pekan lalu.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menolak mengomentari wacana tersebut.
"Karena tugas saya di Jakarta," kata dia. Namun Wakil Gubernur Prijanto
mendukung gagasan pemindahan ibu kota.
Menurut Prijanto, hal itu akan menyelesaikan problem perkotaan sembari
meratakan pembangunan nasional. "Daerah-daerah yang tertinggal di
sejumlah wilayah akan ikut berkembang."
Ia juga tak mempersoalkan seandainya Jakarta dijadikan kota jasa dan
pusat perekonomian. Untuk kepentingan ini, kompleks perguruan tinggi
yang masih tersebar di dalam kota mesti dipindahkan ke pinggiran Jakarta.

EVANA DEWI | ROSALINA | RIKY FERDIANTO | JOBPIE S

Sumber : http://17-08-1945.blogspot.com

Presiden: Pemindahan Ibu Kota Perlu Pemikiran Matang

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai wacana pemindahan ibu kota negara perlu pemikiran yang matang dan komprehensif.

"Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian kota Jakarta dan sederet persoalan yang dihadapi, maka Presiden menganggap diperlukan pemikiran yang matang dan komprehensif dalam mengkaji perpindahan ibukota," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/8).

Ia mengatakan, Presiden terbuka dengan wacana perpindahan ibu kota negara dan menganggap wajar untuk mendiskusikan wacana itu dalam berbagai perspektif. Presiden menyadari beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dirasakan semakin berat dari berbagai aspek sehingga wacana perpindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang wajar dan terbuka dalam alam demokrasi.

Menurut dia, Presiden juga membenarkan bahwa dalam konteks sejarah, Presiden Soekarno pernah mencetuskan Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara. Demikian pula, Presiden Soeharto pernah mewacanakan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pusat pemerintahan baru.

"Presiden SBY sangat memahami setumpuk persoalan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis, dan potensi gempa," katanya.

Dalam mengkaji wacana perpindahan itu, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah telah aktif mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara.

Melalui forum "Strategic Policy Discussion" (SPD) pada 3 Maret 2010, kantor itu telah mengundang pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa pakar pengembangan wilayah untuk menganalisis wacana perpindahan ibu kota dari berbagai perspektif.

Dalam konteks itu, Velix Wanggai menilai wacana perpindahan ibu kota negara perlu disikapi secara matang dan komprehensif, sehingga tidak gegabah dalam memindahkan hanya karena faktor kemacetan semata.

"Kita perlu melihat wacana ini sebagai upaya strategis dalam mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia," katanya.

Velix menegaskan bahwa dalam skenario pengembangan wilayah 20 tahun ke depan, Pemerintah mendorong pengembangan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa-Bali.

Sedangkan dalam lima tahun ke depan, kata dia, Presiden Yudhoyono telah menekankan pendekatan kewilayahan berbasis kepulauan, menggenjot kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa-Bali, dan terkait dengan kawasan-kawasan tertinggal dalam suatu sistem ekonomi yang terpadu.

Dalam mengurangi beban wilayah Jakarta dan juga pulau Jawa, Velix mengatakan, Presiden Yudhoyono juga memprioritaskan desentralisasi fiskal yang semakin besar dari waktu ke waktu, dan juga mengubah paradigma pembangunan yang lebih berbasis kewilayahan.

Hal itu, kata Velix, sebagai intervensi strategis dalam menyeimbangkan pembangunan antara pusat-daerah, dan antardaerah di tanah air.(Ant/BEY)

Tanggapan Gubernur DKI Jakarta mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, jelas langsung menolak ide itu. Foke (panggilan Fauzi Bowo) mengatakan keruwetan yang menimpa Jakarta sebetulnya bisa diatasi dengan keterlibatan aktif masyarakat dan juga kesadaran tata kelola pemerintahan yang baik dari aparat Pemprov DKI…………

Di tempat terpisah, sebelumnya mantan Gubernur DKI, Jakarta Sutiyoso juga menolak ide pemindahan ibukota. “Pemindahan ibukota memakan biaya yang mahal, seharusnya penyelesaian masalah Jakarta melibatkan semua pihak sehingga komprehensif,” kata Sutiyoso.

Sebetulnya, memasuki dasawarsa 1990an, ramai didengungkan dan direncanakan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Jonggol di Jawa Barat. Namun hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga saat ini, rencana pemindahan ibukota ke Jonggol itu hanyalah rencana.

Jauh sebelum masa Orde Baru, saat Presiden Soekarno, sekitar dekade 1960an, juga diwacanakan pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya Kalimantan Tengah. Namun juga tidak pernah terwujud hingga saat ini.

Penetapan ibukota pemerintahan di luar Jakarta juga pernah direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum masa pendudukan Jepang. Saat itu Bandung disiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan, yang ditandai dengan pemindahan pusat kemiliteran ke Cimahi.Satu-satunya peristiwa pemindahan pusat pemerintahan yang pernah terjadi adalah saat pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 1808-1811. Ia menghancurkan kastil Batavia, dinding tembok Batavia dan beberapa bangunan lainnya di kawasan tersebut. Pemerintahan kemudian dipindahkan ke kawasan yang saat ini kita kenal di seputar Lapangan Banteng dan Lapangan Monas……..

Mungkin, bila Jakarta sudah betul-betul tenggelam, maka rencana pemindahan itu niscaya akan terwujud. Ke mana? Jonggol, Palangkaraya atau ke Malang? Silakan pilih, atau buat pilihan lain…

Respon Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Cucu Bung Karno Tak Setuju Ibu Kota Dipindah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani, yang adalah cucu Bung Karno, menentang wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Sebab, menurut dia, pemilihan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sudah diputuskan oleh Undang-Undang.

“Ya, nggak setujulah. Kan itu sudah diputuskan Undang-Undang. Kalaupun ada wacana seperti, kita lihat dulu apa sih urgensinya,” kata dia seusai menghadiri acara pelantikan walikota dan wakil walikota Solo, di Solo, Rabu, 28 Juli 2010.

Puan mengatakan tidak setuju karena menurutnya, memindahkan ibu kota bukan hanya terus pindah namanya saja . Pastinya, pemindahan Ibukota seperti ini akan menjadi hal yang sangat krusial.

“Apakan wilayah yang akan dijadikan Ibukota baru itu sudah siap. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi kultur dan lain-lain juga harus siap,” tegas Puan Maharani.

Puan pun berpesan apabila memang menjadi wacana harus dipertimbangkan lebih serius dan sematang-matangnya.

“Jangan sampai ke depannya merugikan masyarakat,” pintanya.

Wacana pemindahan ibu kota bukannya tanpa dasar. Jakarta dianggap sudah terlalu terbebani sebagai pusat perdagangan dan keuangan.

Belum lagi kemacetan yang makan biaya Rp17,2 triliun setiap tahun. Juga ancaman gempa bumi.

Kalimantan pun jadi pilihan. Menurut Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi Pemerintahan, Teguh Juwarno, ini bukan wacana baru.

"Itu kan gagasan sudah lama," kata Teguh kepada VIVAnews, Senin, 26 Juli 2010, "Gagasan agar Ibukota negara ditempatkan di wilayah tengah Indonesia."

Hal ini diamini Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. "Wacana pemindahan Ibukota itu sudah dari zaman Bung Karno, tapi sampai sekarang tidak terlaksana," kata Muzani.

Ide memindahkan ibu kota ke Kalimantan memang dicetuskan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno. Bung Karno kala itu menunjuk Kota Palangkaraya sebagai calon kuat.

info